Koalisi Para “Pemilu” Rakyat

Oleh: Arie Ardhana

Dalam pemilu, partai politik adalah wadah untuk menghimpun suara rakyat, seharusnya. Sedangkan koalisi adalah sarana untuk menyatukan warna-warni suara rakyat. Masalahnya, benarkah suara partai politik tersebut benar-benar mewakili suara rakyat? Kita sebagai rakyat hanya diberi hak untuk menentukan atau memilih berbagai pilihan yang telah mereka (paratai politik) suguhkan. Kita sebagai rakyat tidak bisa benar-benar bebas memilih sesuai keinginan kita.

Pemilu 2004 menjadi catatan penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di parlemen dan pasangan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif digelar sebagai rangkaian pertama pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan Presiden.

Sejak saat itu kita mengenal istilah “ambang batas parlemen” atau batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya disaring lagi dalam ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden: tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam UU itu menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendukung aturan ambang batas parlemen berpendapat bahwa adanya batas minimal mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen. Hal ini dianggap baik karena akan menyederhanakan parlemen, serta membantu terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang stabil. Para kritikkus sistem ini berpendapat bahwa sistem ini cenderung meniadakan wakil rakyat untuk para pendukung partai kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Ketentuan ini direncanakan akan diterapkan sejak Pemilu 2014.

Dengan kata lain, ambang batas adalah salah satu cara untuk meng-eliminasi partai yang tidak sesuai dengan harapan rakyat (dalam hal ini yang saya maksud harapan rakyat adalah suara mayoritas yang mewakili keinginan rata-rata rakyat). Masalahnya, politikus selalu bisa mendapatkan celah rapuh undang-undang. Ambang batas tidak benar-benar membatasi kemungkinan terpilihnya penguasa yang tidak dikehendaki rakyat. Strategi partai politik menggabungkan suara mereka, yang biasa disebut “Koalisi”, meruntuhkan ketentuan ambang batas menjadi batas semu atau palsu.

Koalisi partai politik memungkinkan kandidat yang kurang mendapatkan dukungan rakyat untuk bisa maju dalam putaran pemilihan presiden. Misalnya: jumlah suara Pak Asu–kandidat dari Partai Persatuan Kirik Nasional–tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden karena parpolnya kalah pada putaran pemilhan calon legislatif. Namun dengan kekuatan ajaib, barangkali politik uang, Partai Persatuan Kirik Nasional berkoalisi dengan beberapa partai yang memenuhi ambang batas dan mereka sepakat untuk mencalonkan Pak Asu untuk maju menjadi calon presiden. Siapa pun pasti sudah bisa menebak situasi apa yang akan terjadi.

Seperti istilah “pesta demokrasi” yang memanfaatkan euphoria rakyat yang kecanduan kata “pesta”, istilah “koalisi” juga menjerumuskan rakyat. Penetapan ambang batas yang seharusnya membatasi calon presiden yang tidak sesuai dengan harapan rakyat untuk maju sebagai calon residen akirnya mentah oleh sesuatu yang disebut ‘koalisi”. Dengan kata lain, istilah koalisi itu hanyalah sebuah cara untuk membodohi rakyat. Dengan adanya koalisi, tidak ada kejelasan antara sistem multi partai dan dual partai. Seberapa-pun banyaknya jumlah partai peserta pemilu, pada akirnya hanya ada 2 golongan yaitu, menjadi oposisi atau koalisi. Sistem yang hanya membingungkan rakyat untuk menentukan pilihan, sedangkan sebenarnya tidak ada pilihan lain yang dimiliki rakyat. Pada akirnya, siapa pun yang mendapatkan piala kekuasaan, rakyat tetap dibuat pilu oleh sistem politik yang ada. Koalisi adalah jalan lain untuk membodohi rakyat, akal-akalan untuk memilukan rakyat.

Sistem pembodohan seperti ini akan selalu ada selama calon presiden masih butuh kendaraan berupa partai politik. Apa boleh buat, untuk bisa maju sebagai calon presiden di indonesia masih membutuhkan wadah atau kendaraan berupa partai politik. Dan kita sebagai rakyat hanya bisa memilih apa yang telah mereka (partai politik) tentukan untuk rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s